undang undang no 40 tahun 2008. Cetakan ke 2, Tahun 2008 Departemen Pekerjaan Umum i MENTERI PEKERJAAN UMUM. undang undang no 40 tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No 40 Tahun 2008) Menimbang. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang. 133, LL SETNEG : 40 HLM. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. NOMOR 11 TAHUN 2008. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 25, LN. Glosarium. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat. MEMUTUSKAN. Pejabat yang Menetapkan. 1. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. Pasal 40. PERBANKAN SYARIAH . TENTANG. 43 Tahun 2007; UU No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. 3. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia. BN = Berita Negara. Jenis. Kriteria sebagaimana dimaksud. I. NOMOR 21 TAHUN 2008. UU No. Preparing. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. Tematik. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Download dalam format PDF [klik di sini] Download dalam format MS. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang1. Download: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 PDF. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. Mengingat : 1. 40, TLN No. di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Perasuransian. 40 tahun 2007, LN No. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. 78K) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 3. TENTANG . 4880, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peras. Peraturan. 40 of. 40 Tahun 2008 terkait Penghapusan Diskrminasi Ras serta Etnis Undang-Undang No. Namun demikian, UU ITE kenyataanya masih belum mampu menyelesaikan persoalan- persoalan saat ini apalagi dalam rangka membagun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sesial. Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf b Angka 2 Jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri. Menurut Undang-undang No. Undang-undang (UU) No. NOMOR 40. Dasar Hukum. 50 Juta, (Omset) Maks. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; f. com (Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018 ) ABSTRACT This research attempts to find forms of discrimination in the Act No. Ketiga, pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada 2 juta penduduk yang berobat ke luar negeri. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan. presiden republik indonesia, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat. dan . 102, TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dibentuk antara lain dengan pertimbangan untuk menampung dinamika dan perkembangan masyarakat yang. 4756. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. E. I. 4919, LL SETNEG : 12 HLM. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, kententuan-kententuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak memperinci secara lebih jelas lagi mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan sebelum berlakunya. Tipe Dokumen. Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : A. Undang-Undang UU Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Unduh. Judul : Undang-undang No. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Publik) wajib menyediakan,. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 9 Tahun 2014; No. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No Tahun Tentang; 7: 2020: Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 4: 2014: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-undang (UU) No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangan. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial. 18, LN. I. Tipe Dokumen. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN 3. Undang-undang (UU) tentang Perbankan Syariah. Saat ini setidaknya ada tiga undang-undang berbeda yang mengatur perbuatan ujaran kebencian sebagai tindak pidana. Ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macamBanyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. Undang-undang (UU) No. Download : Kepres Objek Vital 2. Instrumen HAM Nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4928, LL SETNEG : 14 HLM. 36, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan. 1 Menyatakan frasa “. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana SMK. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Legal Analysis. 69, TLN NO. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berbeda-beda, mulai dari pidana penjara selama sebulan dua minggu hingga maksimal empat tahun. Dikutip dari buku Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS, Deasy Handayani Purba dkk (2021: 56) pengertian diskriminasi berasal dari Bahasa Latin yaitu discriminates yang artinya membagi atau membedakan. Peraturan. Perwakilan. Undang-undang (UU) No. 06. 01. Ketiga undag-undang tersebut adalah KUHP, Undang-Undang No. Sayangnya file disana belum lengkap dengan penjelasannya. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia sudah berubah. 170, TLN NO. Tipe Dokumen. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia setelah Nepal, India, Jepang, dan Thailand yang menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi. Amar Putusan:1. dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi. Melanjutkan posting ini, saya copi paste unofficial translation dari UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Limited Liability Company Law) dan upload di sini. Unduh file PDF UU No. uu no 40 tahun 2009 kepemudaan Standar Penyelenggaraan Kebutuhan Dasar Tahanan, Anak, dan Narapidana Surat Edaran Dirjen PAS No PAS7. TENTANG . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2021. (1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di. 40, LN. dengan rahmat tuhan yang maha esa. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,. Author. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 1999TENTANGPERSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. TB Simatupang No. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Jadi untuk sekarang, undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian adalah UU No 40 tahun 2014. Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran Ham Ringan Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tanggal 28 Maret 2008, putusan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiriPengertian UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. - 2 - IV. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapatPUTUSAN Nomor 77/PUU-XIV/2016. Undang-undang (UU) NO. 40 tahun 2008 tentang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanJDIH 2. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. METADATA PERATURAN. KETENTUAN PENUTUP. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG . 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. 5. 40, LN. NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA. Law of Republic Indonesia No. Ikhtisar Undang-Undang No. Home; Produk. , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009. 106 tahun 2007, TLN No. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UMUM Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. 40, LN. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.